JAKARTA, NUSANTARATIMES.ID — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi global. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengambil peran sebagai pemain utama dalam transformasi digital dunia melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi, kedaulatan data, keamanan siber, pengembangan talenta digital, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibas saat membuka diskusi publik bertajuk “Smart Indonesia: Akselerasi Transformasi Digital Nasional Melalui Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi” di Kompleks Gedung MPR RI, Kamis (11/6/2026). Kegiatan itu dihadiri pakar telekomunikasi dan digital, akademisi, pelaku industri teknologi, organisasi profesi, serta komunitas digital dari berbagai daerah.
Dalam pidatonya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu menekankan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, ia mengingatkan masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan digital yang harus segera diatasi.
“Tantangan bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi ekonomi terbesar se-Asia Tenggara. Kesenjangan digital sebagai tantangan bangsa ini masih terlihat. Kita ingin adanya akses internet yang berkualitas yang dapat dinikmati secara nyata agar literasi digital ini benar-benar terwujud,” ujar Ibas.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII tersebut menilai pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang. Infrastruktur digital, kata dia, kini memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan fisik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Infrastruktur telekomunikasi adalah tulang punggung komunikasi digital. Setiap menara BTS yang kita bangun, setiap kilometer serat optik yang kita gelar, merupakan investasi penting untuk mendukung transformasi digital Indonesia,” katanya.
Selain memperluas akses digital, Ibas juga menyoroti pentingnya memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi di tengah meningkatnya ancaman digital global. Ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus dibarengi dengan regulasi dan tata kelola yang mampu melindungi kepentingan nasional.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengantisipasi kemampuan pihak-pihak yang semakin ahli dan mapan dalam melakukan serangan siber. Ancaman ini nyata dan serius. Karena itu, perlindungan data pribadi dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ibas juga mengingatkan pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi perkembangan teknologi generasi berikutnya, termasuk 5G, 6G, kecerdasan buatan (AI), dan pengelolaan data nasional. Menurutnya, Indonesia harus mengambil posisi strategis dalam ekosistem digital global, bukan sekadar menjadi pengguna teknologi.
“Masa depan 5G dan persiapan menuju 6G harus kita siapkan dari sekarang. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi bagian penting dari ekosistem digital global. Kampus, industri, dan pemerintah harus bekerja sama dalam riset dan penerapannya agar masa depan yang kita cita-citakan dapat benar-benar terwujud,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Ia menambahkan, kecerdasan buatan dapat menjadi instrumen untuk mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, selama penerapannya tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
“AI dapat membantu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan tetap akuntabel. Di saat yang sama, kita juga harus memperkuat kedaulatan data dan siber nasional melalui tata kelola yang kuat serta regulasi yang mampu menjaga kepentingan bangsa,” ujarnya.
Menurut Ibas, Indonesia memiliki modal sumber daya manusia yang besar untuk bersaing dalam ekonomi digital global. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan talenta nasional harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“MPR RI merasa memiliki tanggung jawab moral dalam pembangunan bangsa ini. Kita tidak kekurangan talenta. Yang harus kita lakukan adalah memastikan talenta-talenta tersebut mendapatkan dukungan agar potensinya berkembang secara optimal,” tuturnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber menyampaikan pandangan mengenai arah pembangunan digital Indonesia. Co-Founder dan CEO Awanio, Irfan Yuta Pratama, menekankan pentingnya kedaulatan digital dengan memberi ruang lebih besar bagi perusahaan teknologi lokal untuk berkembang. Ia menilai belanja teknologi pemerintah perlu diarahkan untuk memperkuat industri teknologi nasional.
Founder dan CEO NoLimit Indonesia, Aqsath Rasyid, menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadi pencipta teknologi di Asia Tenggara dengan penguatan talenta digital sebagai fondasi utama menghadapi persaingan global.
Sementara itu, Direktur Government Affairs Microsoft Indonesia, RR Widyasari Listyowulan, menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem data nasional yang kuat melalui pengembangan pusat data dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang AI.
Adapun Ketua APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH, mendorong percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), penguatan kebijakan AI, percepatan pembangunan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pemberian insentif bagi investasi teknologi dalam negeri.
Sejumlah anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan pandangan terkait transformasi digital. Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya konektivitas antarlembaga dan perlindungan konsumen di sektor keuangan digital. Ir. H. Mulyadi mengingatkan agar inovasi teknologi tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti perlunya afirmasi bagi perusahaan teknologi lokal serta percepatan implementasi AI di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi era digital.
Faujia Helga Br. Tampubolon mengingatkan bahwa transformasi digital harus berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerataan akses digital hingga ke pelosok menjadi syarat utama agar manfaat teknologi dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Menutup diskusi, Ibas mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan transformasi digital sebagai agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi, keberanian, dan visi jangka panjang.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan bangsa. Jika kita mampu membangun infrastruktur yang kuat, melahirkan talenta unggul, menjaga kedaulatan data, dan memperkuat inovasi nasional, Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pemimpin dalam ekonomi digital global,” pungkasnya.
