NUSANTARATIMES.ID – Mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Pangandaran meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang rencana perubahan skema insentif.
Perwakilan mitra SPPG Tasikmalaya, Ucu Supriatna, mengatakan keberatan tersebut bukan berarti menolak kebijakan BGN. Para mitra hanya meminta perubahan skema dibahas terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kondisi pengelola di lapangan.
“Kami sebetulnya bukan menolak. Kami memohon kepada para pimpinan BGN, khususnya Kepala BGN, untuk mengkaji ulang apa yang disampaikan terkait insentif tersebut,” kata Ucu.
Menurut Ucu, informasi yang diterima mitra menyebutkan pembagian insentif nantinya akan mempertimbangkan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang dilayani setiap dapur.
Padahal, saat membangun dapur SPPG, mitra mengetahui adanya klausul pemberian insentif sebesar Rp6 juta selama dua tahun.
“Awalnya ketika kami membangun sudah ada klausul yang menentukan bahwa diberikan kesempatan selama dua tahun dengan insentif sebesar Rp6 juta,” ujarnya.
Ucu menegaskan, pembangunan dapur SPPG dilakukan secara mandiri menggunakan modal pribadi. Sebagian mitra bahkan menggunakan pembiayaan perbankan.
“Notabene kami setiap mitra membangun dari nol. Kami bukan menggunakan anggaran dari negara atau APBN. Kami murni menggunakan anggaran pribadi,” ungkapnya.
Menurutnya, biaya pengelolaan SPPG tidak hanya untuk operasional, tetapi juga mencakup perbaikan dapur, penambahan peralatan dan pemenuhan administrasi.
“Kalau insentif tersebut diubah, dampaknya cukup besar. Banyak dapur yang harus terus diperbaiki. Alat-alat harus ditambah dan kelengkapan administrasi juga harus dipenuhi,” jelasnya.
Rencana perubahan skema insentif tersebut disebut akan mulai diterapkan 5 Oktober 2026. Para mitra pun berencana mengirimkan surat audiensi kepada pimpinan BGN.
“Kami akan melayangkan surat audiensi kepada pimpinan BGN. Harapan kami, kebijakan ini bisa dikaji kembali dengan melihat kondisi mitra di lapangan,” pungkasnya.
