DENPASAR, NUSANTARATIMES.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan deregulasi, penataan ruang, serta penataan aktivitas kepelabuhanan guna mempercepat pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa, Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjadikan kawasan itu sebagai gerbang wisata bahari internasional sekaligus memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia.
Saat meninjau kawasan BMTH di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Selasa (21/7/2026), Menko AHY menegaskan bahwa transformasi BMTH tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Menurutnya, pengembangan kawasan juga harus didukung penyempurnaan regulasi, sinkronisasi tata ruang, serta koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga agar mampu menarik investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Pengembangan BMTH, lanjut AHY, merupakan proyek strategis nasional yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim sekaligus mendorong diversifikasi sektor pariwisata melalui pengembangan wisata bahari berkelas dunia.
“Di lokasi ini tengah dibangun kawasan, fasilitas, dan ekosistem yang akan mendukung berkembangnya wisata bahari Indonesia,” ujar Menko AHY.
Ia menjelaskan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat wisata bahari internasional. Bali yang telah lama dikenal sebagai destinasi wisata unggulan dinilai memiliki peluang besar berkembang menjadi pusat aktivitas yacht dan kapal pesiar di Asia Tenggara apabila didukung kebijakan yang adaptif, tata ruang yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai.
Dalam pengembangannya, BMTH dirancang sebagai kawasan marina modern yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht. Selain itu, kawasan tersebut juga disiapkan untuk melayani hingga lima kapal pesiar berukuran besar.
Tak hanya menyediakan fasilitas sandar kapal, BMTH juga akan dilengkapi kawasan hiburan, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, taman publik, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya untuk menghadirkan pengalaman wisata bahari berstandar internasional.
“Para wisatawan ini bukan hanya datang untuk singgah. Mereka bisa tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, mereka akan berbelanja, menggunakan berbagai layanan, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bali,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, pemerintah terus mengoordinasikan penyelesaian berbagai isu strategis. Upaya itu meliputi deregulasi layanan marina dan kapal pesiar, integrasi layanan lintas instansi, percepatan penyesuaian tata ruang, hingga penataan kawasan Pelabuhan Benoa agar memiliki kepastian regulasi dan mampu bersaing sebagai destinasi wisata bahari internasional.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penataan aktivitas kepelabuhanan melalui relokasi bertahap kapal-kapal perikanan menuju Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan tersebut diharapkan membuka ruang bagi optimalisasi kawasan marina sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran, kenyamanan wisatawan, dan daya saing BMTH.
Meski mengejar percepatan pembangunan, AHY menegaskan seluruh proses pengembangan BMTH tetap harus berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan budaya Bali.
“Karena itu, seluruh proses pembangunan BMTH akan mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability), memperhatikan aspirasi masyarakat, serta berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” papar Menko AHY.
Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY juga menerima paparan mengenai progres pengembangan BMTH, termasuk percepatan deregulasi, penyesuaian tata ruang, pengembangan kawasan marina, serta rencana relokasi aktivitas perikanan sebagai bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terpadu.
Kunjungan itu turut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M. Manuhutu, serta Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sigit Raditya.
