TASIKMALAYA, NUSANTARATIMES.ID – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya menyoroti ketidaksesuaian penetapan desil masyarakat dengan kondisi ekonomi di lapangan. Persoalan ini dinilai perlu segera dievaluasi karena berkaitan dengan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Wakil Sekretaris Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mempertanyakan dasar, indikator, dan mekanisme penentuan desil yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat warga yang dinilai kurang mampu tetapi tercatat dalam kategori desil relatif tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang dianggap lebih mampu justru disebut masuk kategori desil lebih rendah.
“Yang kami pertanyakan, apa dasar dan indikator penetapan desil? Apa yang menjadi tolok ukur serta bagaimana langkah konkret penentuannya? Sebab, faktanya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan,” menjadi sorotan KNPI Kabupaten Tasikmalaya melalui Mujib.
KNPI menilai, ketidakakuratan data desil berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran. Warga yang benar-benar membutuhkan bisa kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu berpeluang tercatat sebagai penerima.
Karena itu, KNPI meminta Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan penetapan desil.
Mujib mengatakan, meskipun penetapan desil berada di tingkat pusat, proses pendataan awal juga melibatkan sejumlah instrumen di daerah. Dengan demikian, koordinasi dan pengawasan daerah dinilai penting untuk memastikan data sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
KNPI juga mendorong pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses agar masyarakat dapat mengajukan perbaikan apabila kategori desilnya dinilai tidak sesuai.
Menurut KNPI, transparansi indikator, akurasi data, dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan program bantuan sosial berjalan adil dan tepat sasaran.
KNPI Kabupaten Tasikmalaya berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar pendataan kesejahteraan masyarakat tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
