TASIKMALAYA, NUSANTARATIMES.ID — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya meminta seluruh sekolah untuk lebih disiplin memperbarui data kondisi sarana dan prasarana pendidikan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Langkah tersebut dinilai penting karena data yang tercatat dalam Dapodik menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sekolah yang mendapatkan program perbaikan maupun revitalisasi bangunan.
Kepala Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menegaskan sekolah yang memiliki ruang kelas atau fasilitas pendidikan dalam kondisi rusak harus memastikan kondisi tersebut tercatat dan diperbarui secara riil melalui sistem Dapodik.
Menurutnya, sekolah tidak perlu lagi mengandalkan pengajuan perbaikan melalui surat fisik secara manual. Sebab, proses pendataan dan penentuan prioritas revitalisasi kini mengacu pada data yang masuk ke dalam sistem.
“Silakan terus ajukan lewat Dapodik karena revitalisasi ruang kelas yang rusak akan diproses sesuai dengan data yang masuk di sistem. Jangan mengajukan perbaikan lewat surat karena tidak akan tembus. Kalau tidak diajukan atau diperbarui data Dapodiknya, sekolah tidak akan mendapat perbaikan,” ujar Wandi, Kamis (10/9/2026).
Wandi menjelaskan, pembaruan Dapodik tidak hanya berkaitan dengan data peserta didik maupun tenaga pendidik. Kondisi bangunan dan sarana prasarana sekolah juga harus diperbarui secara berkala.
Hal itu menjadi penting ketika terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan, baik pada bagian atap, plafon, lantai, dinding maupun komponen bangunan lainnya.
Dengan adanya data yang lengkap dan sesuai kondisi lapangan, pemerintah dapat memiliki gambaran mengenai kebutuhan perbaikan sekolah di Kabupaten Tasikmalaya.
Sebaliknya, apabila kondisi kerusakan tidak tercatat atau data tidak diperbarui, sekolah tersebut berpotensi tidak masuk dalam daftar prioritas program perbaikan.
Penegasan Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya tersebut disampaikan di tengah masih adanya laporan mengenai kerusakan fasilitas sekolah.
Salah satu kasus terbaru terjadi di SMPN 2 Taraju. Plafon ruang kelas dilaporkan ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Selasa (8/9/2026).
Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kejadian itu kembali menyoroti pentingnya pemeriksaan dan pendataan kondisi bangunan sekolah secara berkala.
Disdikbud menilai kondisi bangunan yang mengalami kerusakan harus segera diperbarui dalam Dapodik agar dapat menjadi bagian dari basis data kebutuhan revitalisasi sekolah.
Wandi mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah saat ini mengacu pada validitas data Dapodik dalam menentukan prioritas penerima bantuan pendidikan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses pengusulan dan penentuan program perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun anggaran yang bersumber dari APBD.
Karena itu, operator sekolah diminta tidak hanya melakukan input data, tetapi juga memastikan data yang dimasukkan benar-benar menggambarkan kondisi sekolah di lapangan.
“Yang terpenting, operator sekolah harus terus mengawal dan memperbarui data kerusakan bangunan secara riil di Dapodik,” tegasnya.
Wandi juga meminta sekolah yang belum mendapatkan bantuan perbaikan untuk tidak berkecil hati.
Menurutnya, program revitalisasi sekolah masih berlangsung dalam jangka panjang sehingga sekolah yang belum masuk prioritas pada tahun ini masih memiliki kesempatan untuk diusulkan kembali.
“Pengajuan program revitalisasi ini berjalan sampai 2028, jadi peluangnya masih terbuka sangat lebar. Yang terpenting, operator sekolah harus terus mengawal dan memperbarui data kerusakan bangunan secara riil di Dapodik,” kata Wandi.
Dengan demikian, sekolah yang memiliki ruang kelas rusak di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memastikan kondisi kerusakan tersebut tercatat secara benar dalam Dapodik.
Langkah tersebut menjadi penting agar kebutuhan perbaikan dapat terdata dengan baik dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam perencanaan program revitalisasi sekolah pemerintah.
