JAKARTA, NUSANTARATIMES.ID – Persaingan politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 dinilai mulai menunjukkan tanda-tanda. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang batas waktu kekuasaan sebagai sinyal politik untuk menghadapi kontestasi tersebut.
Menurut Doli, substansi pernyataan AHY mengenai demokrasi dan tanggung jawab penyelenggara negara memang penting. Namun, posisi AHY yang saat ini berada di dalam pemerintahan membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang lebih luas.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Ia menilai cara AHY menyampaikan pandangan tersebut menunjukkan adanya posisi politik yang patut dicermati. Doli bahkan melihat AHY mulai memperlihatkan kesiapan untuk masuk dalam persaingan Pilpres 2029.
“Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.
Doli mengatakan tanda-tanda menuju kontestasi 2029 semakin terlihat dari mulai munculnya sejumlah tokoh dan kekuatan politik. Kondisi tersebut, menurutnya, terjadi ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan seluruh elemen politik.
“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi,” tambahnya.
Karena itu, Doli mengingatkan bahwa persoalan rakyat merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, DPR, dan partai politik. Di sisi lain, ia melihat geliat politik menuju Pilpres 2029 mulai semakin terbuka.
“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkap dia.
Ia kemudian menyoroti sejumlah kelompok politik yang mulai menunjukkan arah dan kesiapan masing-masing. Doli mencontohkan Ketua Umum Projo Budi Arie yang sebelumnya telah menyampaikan kesiapan politiknya.
“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” kata dia.
Meski demikian, Doli menegaskan Golkar tidak ingin mencampuri keputusan politik partai lain. Setiap partai, kata dia, memiliki hak untuk menentukan agenda serta langkah politiknya sendiri.
“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” kata dia.
“Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” imbuhnya.
Sementara itu, pernyataan AHY yang kemudian mendapat sorotan Doli disampaikan saat peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, AHY berbicara mengenai pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya menjaga demokrasi dalam setiap kondisi politik.
“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).
AHY juga mengangkat pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjalan selama dua periode. Ia menilai proses pergantian kekuasaan setelah dua periode tersebut menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan dapat berlangsung secara damai dan demokratis.
“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya.
